Telp : (0370) 623375

Kasubag TU : Tidak Ada Mutasi Atas Dasar Dendam

Mataram_Inmas, Kondisi bangunan KUA Cakranegara yang kurang representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi bahan laporan Kepala KUA Cakranegara H Usman ketika menerima Tim Sosialisasi Perubahan Jabatan Fungsional Umum ke jabatan Pelaksana (09/06).

Keluhan ini ditanggapi Kasubag TU H Suardi dengan mengatakan bahwa sesungguhnya KUA Cakranegara akan direnovasi akan tetapi karena ada KUA yang lebih parah kondisinya, yakni KUA Mataram, maka didahulukan dulu ke sana. Ia pun berjanji akan berusaha supaya tahun depan KUA Cakranegara akan dapat di renovasi.

Roadshow Sosialisasi Perubahan Jabatan Fungsional Umum ke jabatan Pelaksana ke KUA Cakranegara adalah KUA ke-5 yang sudah dikunjungi tim. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya kunjungan kali ini pun menitikberatkan pada aspek-aspek kepegawaian selain menyampaikan informasi terbaru program Kementerian Agama.

H Suardi pada kesempatan ini mengatakan dari sisi lokasi KUA Cakra dan Mataram sangat strategis karena berada di pinggir jalan protokol sehingga wajah Kementerian Agama tampak dan mudah diakses masyarakat.

Ia menambahkan seiring dengan program Revitalisasi KUA yang diluncurkan Menteri Agama beberapa waktu lalu, KUA bertugas melayani seluruh umat beragama tidak hanya bagi umat muslim sesuai konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Masih terkait dengan revitalisasi KUA, H Suardi menghimbau Kepala KUA Agar segera melakukan koordinasi dengan Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk menghadirkan forum dialog kerukunan lintas agama sebagai jembatan komunikasi antar pemeluk agama. Seperti di KUA lainnya ia juga berharap agar KUA Cakranegara menyiapkan ruang moderasi beragama yang nantinya dialog-dialog kegamaan dilakukan disana.

Kasubag TU menyampaikan bahwa saat ini paradigma birokrasi sangat dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat yang ingin dilayani dengan cepat, sehubungan itu maka dibutuhkan inovasi-inovasi dalam berbagai layanan kepada masyarakat.

“Saat ini pendaftaran nikah belum online, maka inovasi dari KUA dibutuhkan agar nantinya pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online memanfaatkan teknologi yang ada,” ujarnya. Selain itu disampaikan juga masalah disiplin, hak dan kewajiban pegawai. Ditambahkannya bahwa mutasi pegawai yang dilakukan Kemenag Kota Mataram sudah sesuai dengan prosedur Perka BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

“Tidak ada mutasi atas dasar dendam, dibuang dan sebagainya. Kita harus banyak bersyukur sebagai ASN di Kota Mataram Karena jarak yang tidak terlalu jauh antar wilayahnya dibandingkan dengan kabupaten lain,” ingatnya.

Ia pun mengatakan agar ASN tidak tergiur dengan jabaan struktural merujuk arah kebijakan pemerintah tentang perampingan birokrasi. Salah satunya adalah perubahan jabatan eselon III menjadi koordinator, eselon IV menjadi sub koordinator dan jabatan fungsional umum menjadi jabatan pelaksana.

“Sekarang pekerjaan kita berbasis kinerja, dimana volume pekerjaan kita sudah terukur,” H Suardi. (utt)

share:

Tinggalkan Komentar Anda

Berita Lainnya